bila seorang kepala negara tanpa izajah pendidikan, tetapi dia mampu memimpin dan mengubah negara menjadi banyak perubahan yang lebih baik, apakah itu bermasalah ?

Secara formal dan legal, ketiadaan ijazah pendidikan bagi seorang kepala negara bisa menjadi masalah, tergantung pada konstitusi dan undang-undang dasar negara yang bersangkutan. Banyak negara memiliki persyaratan minimum pendidikan tertentu bagi calon presiden atau kepala negara lainnya. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka secara hukum, legitimasi kepemimpinannya bisa dipertanyakan dan bahkan dapat menjadi dasar untuk proses impeachment atau pembatalan hasil pemilihan.

Namun, jika kita melihat dari sudut pandang efektivitas kepemimpinan dan dampak positif yang dihasilkan, situasinya menjadi lebih kompleks dan menimbulkan beberapa pertanyaan filosofis dan praktis:

Argumen yang Menyatakan Itu Bermasalah:

• Pelanggaran Konstitusi/Hukum: Jika persyaratan ijazah diatur dalam konstitusi atau undang-undang, maka mengabaikannya adalah pelanggaran terhadap fondasi hukum negara tersebut. Ini dapat merusak supremasi hukum dan menciptakan preseden yang berbahaya.
• Legitimasi dan Kepercayaan Publik: Kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan undang-undang penting untuk menjaga legitimasi kepemimpinan di mata publik dan di dunia internasional. Pemimpin yang melanggar aturan dapat kehilangan kepercayaan.
• Potensi Manipulasi: Ketiadaan verifikasi pendidikan formal dapat membuka celah bagi pemalsuan atau klaim palsu terkait kualifikasi.
• Simbolisme: Ijazah seringkali dianggap sebagai simbol dari proses belajar, disiplin, dan kemampuan untuk memahami informasi kompleks. Meskipun tidak selalu menjamin kemampuan memimpin, bagi sebagian orang, ketiadaannya bisa menimbulkan keraguan.

Argumen yang Menyatakan Itu Tidak (Terlalu) Bermasalah (Jika Hasilnya Positif):

• Hasil Nyata Lebih Penting: Jika seorang pemimpin, terlepas dari latar belakang pendidikannya, mampu membawa perubahan positif yang signifikan bagi negara dan rakyatnya (misalnya, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, stabilitas politik, kebijakan yang efektif), maka sebagian orang mungkin berpendapat bahwa hasil nyata lebih penting daripada formalitas ijazah.
• Kecerdasan dan Pengalaman Non-Formal: Kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada pendidikan formal. Kecerdasan emosional, pengalaman hidup, kemampuan berkomunikasi, visi yang kuat, dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat juga sangat krusial. Seseorang bisa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan ini melalui jalur non-formal.
• Dukungan Rakyat: Jika seorang pemimpin tanpa ijazah mendapatkan dukungan yang kuat dari rakyat melalui proses demokrasi yang sah, sebagian orang mungkin berpendapat bahwa mandat rakyat lebih utama daripada persyaratan formal.
• Kasus Pengecualian: Sejarah mencatat beberapa tokoh besar dunia yang sukses memimpin tanpa pendidikan formal yang tinggi. Meskipun ini adalah pengecualian, ini menunjukkan bahwa potensi kepemimpinan tidak selalu terbatas pada gelar akademis.

Kesimpulan:

Meskipun keberhasilan seorang kepala negara tanpa ijazah dalam membawa perubahan positif patut diakui, secara formal dan dari sudut pandang hukum, ketiadaan ijazah tetap bisa menjadi masalah yang serius. Hal ini terutama terkait dengan kepatuhan terhadap konstitusi, legitimasi hukum, dan potensi risiko di masa depan.

Pandangan publik mungkin terpecah. Sebagian orang akan fokus pada hasil nyata dan mengabaikan kekurangan formal, sementara sebagian lainnya akan tetap berpegang pada pentingnya kepatuhan terhadap hukum dan persyaratan yang berlaku.

Idealnya, seorang kepala negara memiliki kualifikasi formal yang memadai sekaligus kemampuan kepemimpinan yang efektif. Namun, dalam kasus di mana seorang pemimpin tanpa ijazah terbukti berhasil, hal ini menjadi studi kasus menarik tentang apa yang sebenarnya mendefinisikan kemampuan seorang pemimpin dan bagaimana hukum seharusnya menanggapi situasi yang tidak konvensional.

Meskipun tidak banyak kepala negara modern yang mencapai puncak kekuasaan tanpa pendidikan formal yang signifikan, sejarah mencatat beberapa tokoh dengan pengaruh besar yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi formal:

• George Washington (Presiden AS pertama): Meskipun tidak memiliki gelar perguruan tinggi, Washington memiliki kemampuan kepemimpinan militer dan politik yang luar biasa, serta didukung oleh pengalaman sebagai surveyor dan pemilik perkebunan.
• Abraham Lincoln (Presiden AS ke-16): Lincoln sebagian besar otodidak. Ia hanya memiliki sedikit pendidikan formal namun dikenal karena kecerdasan, kemampuan berpidato, dan kepemimpinan yang membawa AS melewati Perang Saudara.
• Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris): Meskipun berasal dari keluarga aristokrat dan bersekolah di sekolah-sekolah ternama, Churchill tidak memiliki gelar universitas. Ia mengandalkan kecerdasan, pengalaman militer, dan kemampuan menulisnya untuk menjadi pemimpin yang berpengaruh, terutama selama Perang Dunia II.
• Mao Zedong (Ketua Partai Komunis Tiongkok): Pendidikan formal Mao tergolong terbatas. Ia belajar di sekolah normal namun lebih banyak mengembangkan ideologi dan strategi politiknya melalui pengalaman langsung dan studi mandiri.
• Fidel Castro (Pemimpin Kuba): Meskipun sempat belajar hukum di Universitas Havana, Castro tidak menyelesaikan studinya karena terlibat dalam gerakan revolusioner. Ia kemudian menjadi pemimpin revolusi dan presiden Kuba selama beberapa dekade.

Penting untuk ditekankan bahwa tokoh-tokoh ini adalah pengecualian dan konteks sejarah mereka berbeda dengan era modern di mana pendidikan formal seringkali dianggap sebagai prasyarat penting untuk kepemimpinan. Namun, kisah mereka menunjukkan bahwa potensi kepemimpinan yang efektif dapat muncul dari berbagai latar belakang dan tidak selalu terbatas pada gelar akademis. Faktor-faktor seperti pengalaman, kecerdasan, visi, kemampuan komunikasi, dan dukungan rakyat juga memainkan peran krusial.